KOMISI VI DESAK BUMN OPTIMALISASI ANGGARAN 2011

11-07-2011 / KOMISI VI

Serapan anggaran Kementerian BUMN per 30 juni 2011 baru mencapai 35,45%, Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk meningkatkan optimalisasi serapan APBN Tahun Anggaran 2011.

Dalam Rapat kerja Senin (11/7) yang dipimpin wakil Ketua Komisi VI Aria Bima,  Menteri BUMN Mustafa Abubakar menyatakan tidak mengajukan usulan tambahan anggaran dalam APBN-Perubahan Tahun 2011, sehingga anggaran Kementerian BUMN sama dengan anggaran yang ditetapkan APBN 2011 yaiutu sebesar Rp.140,787 milyar.

Komisi VI juga menyetujui Realokasi anggaran Kementeriaqn BUMN TA 2011 sebesar 10% dari pagu setelah dikurangi kegiatan rutin sebesar Rp.10,228 milyar.

Terkait usulan PMN, Komisi VI memberikan persetujuan pemberian PMN kepada PT.Dirgantara Indonesia, PT.PAL Indonesia, PT.PINDAD, PT.Merpati Nusantara Airlines.

Rincian PMN tersebut antara lain PT Dirgantara Indonesia (DI) konversi utang (non cash) 2011 sebesar Rp1,45 triliun dengan realisasi penyertaan modal sementara 2011 sebesar Rp2,38 triliun.

Untuk PT Pindad terdiri dari PMN cash pada 2012 sebesar Rp696,7 miliar dengan bunga pinjaman RDI sebesar Rp35,4 miliar dan utang jangka panjang ke pemerintah sebesar Rp241,8 miliar.

PT Pal untuk PMN cash APBN-P2011 sebesar Rp648,33 miliar dengan PMN cash sebesar Rp1,39 triliun pada 2012, dengan konversi utang subsidiary loan sebesar Rp462,9 miliar dan PMN cash utang APBN pada 2012 sebesar Rp193,37 miliar. Konversi utang rekening dana investasi sebesar Rp56,53 miliar dan konversi utang pokok dan denda sebesar Rp101,2 miliar.

Khusus untuk restrukturisasi PT. Merpati Nusantara Airlines, Komisi VI memberikan persetujuan terhadap kebutuhan dana sebesar Rp.561 milyar melalui kajian restrukturisasi oleh PT.Perusahaan Pengelola Aset. (as)/foto:iw/parle.

BERITA TERKAIT
Subardi: RUU BUMN Dorong BUMN Makin Lincah Hadapi Tantangan Global
03-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI bersama pemerintah menyetujui rancangan RUU tentang Perubahan UU Badan Usaha Milik Negara (RUU...
Revisi UU BUMN Percepat Pembentukan BPI Danantara, Temasek Singapura Versi Indonesia
01-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI bersama dengan Pemerintah telah mengambil keputusan tingkat I terkait dengan RUU tentang Perubahan...
Revisi UU BUMN, Perempuan dan Penyandang Disabilitas Berpeluang Duduki Jabatan Strategis
01-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eko Hendro Purnomo membacakan 11...
Herman Khaeron: Bentuk BPI Danantara, Revisi UU BUMN Berdampak Besar pada Sektor Investasi
01-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)...